Advertisement

Politisi Demokrat Khawatir Kisruh Pinjaman SMI Tahap Kedua Berujung Interpelasi Jika Pemprov Tidak Konsultasi ke DPRD

Nasional —Rabu, 7 April 2021 13:39 WIB
Editor: Rijal
    Bagikan:  
Politisi Demokrat Khawatir Kisruh Pinjaman SMI Tahap Kedua Berujung Interpelasi Jika Pemprov Tidak Konsultasi ke DPRD
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Muhammad Nawa Said Dimyati. (Luthfi)

SERANG, POSKOTA.CO.ID-- Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Muhammad Nawa Said Dimyati mengimbau kepada Pemprov Banten akan melakukan konsultasi terkait kisruhpinjaman SMI tahap kedua kepada DPRD.

Hal itu dilakukan agar dalam proses pengambilan keputusan pelik ini, dewan terlibat.

Dia sekaligus mengingatkan penyelenggara pemerintah daerah itu selain ada eksekutif, juga ada legislatif.

"Saya khawatir kalau teman-teman dewan tidak dilibatkan atau tidak ada konsultasi dulu ketika mengambil keputusan dalam persoalan ini, akan muncul wacana Interplasi di DPRD," ungkapnya, Rabu (7/4/2021).

Selain itu, lanjut Nawa, jika sebagian dibatalkan, maka bisa dipastikan para pengusaha yang sudah memenangkan lelang itu marah semua, mengingat semua proyek yang bersumber dari dana pinjaman SMI itu sudah ditenderkan.

[page-pagination]

"Makanya harus dikonsultasikan dulu, kalau tidak pasti babak belur. Asli. Dan yang paling banyak digebukin pak Sekda, karena kan dianggap beliau yang mengurusi secara teknis ke Kemenkeu," ujarnya.

Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini mendorong agar kita semua harus sama-sama berjuang menekan Kementerian Keuangan agar tidak memberlakukan bunga, tetap kembali ke awal.

"Saya pun mungkin akan berkirim surat kepada Fraksi Demokrat DPR RI agar menyarankan masalah ini untuk dibahas. Karena kalau tidak, ini bisa menjadi buah simalakama dan kegaduhan di daerah," ungkapnya.

[page-pagination]

Menurut Nawa persoalan ini bukan karena faktor pak Gubernur orang demokrat atau bukan. Tapi faktornya kita nggak mau ada kegaduhan di daerah.

"Dan ini bukan hanya terjadi di Banten, tapi juga terjadi di beberapa daerah lain," tegasnya.

Selain itu, Nawa juga meminta Pemprov melakukan konsultasi publik yang melibatkan DPRD sebagai lembaga rakyat, Akademisi, Teknokrat, APH, dan LSM.

"Disitu ditentukan mau lanjut atau tidak, karena kalau tidak ini bisa jadi bom waktu," tutupnya. (Luthfillah/krj)

Editor: Rijal
    Bagikan:  

Berita Terkait