Cegah Pelanggaran Pemilu Massal, Perludem Minta KPU Atur Batasan Aktivitas Elektoral di Masa Tunggu Kampanye

Minggu, 22 Januari 2023 17:53 WIB

Share
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini (foto: poskota/bilal)
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini (foto: poskota/bilal)

SERANG, POSKOTA.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membuat skema aturan aktivitas elektoral di masa tunggu sebelum masuk kampanye.

Hal itu guna mencegah pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan peserta Pemilu. Terlebih masa kampanye selama 75 hari dinilai singkat.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, masa tunggu antara jadwal penetapan parpol dan peserta pemilu 2024 yang sudah berlangsung 14 Desember 2022 dengan dimulainya masa kampanye pada 28 November 2023 atau selama 11 bulan sangat panjang.

Menurutnya, potensi pelanggaran terhadap jadwal kampanye tindak pidana pemilu bisa terjadi jila tidak diantisipasi dengan baik.

"Maka sangat mungkin terjadi tindak pidana berupa kampanye di luar jadwal secara massal. Sulit dari kader partai tidak memanfaatkan masa tunggu sangat panjang ini untuk tidak melakukan aktivitas elektoral," katanya, Minggu (22/1/2023).

Ia menerangkan, masa tunggu yang tidak diatur dengan baik akan merugikan parpol dan kadernya, yang tidak menjangkau pemilih. Selain itu juga merugikan pemilih karena mendapati keterbatasan edukasi politik dari parpol.

"Kami merekomendasikan sejak lama kepada KPU untuk mengatur batasan aktivitas elektoral yang bisa dilakukan parpol selama masa tunggu dimulai masa kampanye," terangnya.

Batasan elektoral itu untuk mengatur aktivitas yang tidak disebut kampanye. Sebab sangat diperlukan memberikan ruang interaktif antara peserta Pemilu dan pemilih.

"2,5 bulan (75 hari) masa kampanye tidak memadai untuk mengedukasi pemilih di tengah pemilu kita yang rumit dan kompleks," jelasnya.

Di sisi lain, akuntabilitas dana yang dikeluarkan parpol wajib diawasi. Jangan sampai dana yang dikeluarkan untuk konsolidasi internal partai dan kampanye, tidak mampu dijangkau pelaporan partai.

Halaman
Reporter: Bilal Hardiansyah
Editor: Bilal Hardiansyah
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar