Dewan Kembalikan Usulan Draft Raperda SOTK Ke Pj Gubernur

Senin, 1 Agustus 2022 20:46 WIB

Share
Dewan Kembalikan Usulan Draft Raperda SOTK Ke Pj Gubernur
Pj Gubernur Banten Dapat Banyak Masukan dari Komisi I

Ketiga alasan tersebut lanjutnya adalah pertimbangan yang bijak agar perampingan OPD dapat ditunda, sampai dengan melakukan evaluasi kepada Kepala OPD yang djanggap tidak becus bekerja serta selalu menimbulkan polemik maupun persoalan-persoalan dalam pemerintahan di Provinsi Banten.

"Lebih baik dan efektif adalah Pak Pj Gubernur Banten ini melakukan penyegaran, merotasi atau melakukan mutasi  terhadap Kepala OPD yang tidak  bekerja secara maksimal, sehingga kedepannya menghasilkan program pembangunan yang lebih baik lagi. Jadi ketimbang merampingkan, untuk saat ini adalah mengevaluasi seluruh Kepala OPD," terangnya.

Namun sayangnya Barhum mengaku belum bisa menyebutkan mana saja Kepala OPD yang dianggapnya belum menunjukan kinerja dengan baik. 

 "Itu adalah tugas Pak Pj Gubernur Banten, karena beliau lah yang memiliki kewenangan menilai jajaranya di OPD,"  katanya.

Disinggung perampingan OPD adalah program strategis Presiden dan Wakil Preskden, Jokowi-Maruf Amin yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor  25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Barhum mengaku hal tersebut bisa dilakukan pada tahun 2024 mendatang. 

Reformasi birokasi itu tidak harus perampingan OPD. Walaupun perampingan instruksi dari pemerintah pusat  Pak Pj (Al Muktabar) harusnya lebih melihat para Kepala OPD mana yang dianggap mampu dan tidak mampu, atau dianggap baik atau tidak baik. 

"Saya kira inilah yang harus dikedepankan, bukan perampingan. Apalagi saat ini untuk program 2023 sudah diusulkan oleh pemprov, berupa program rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang saat ini berjalan. Kalau mau perampingan nanti saja efektifnya dimata angggaran 2024. Jadi di 2023 akhir usulan RKPD nya  pada Racanagan APBD murni  2024 disesuaikan dengan SOTK Baru," terangnya.

Ditambah lagi kata dia, dengan perampingan OPD  dalam waktu dekat akan menimbulkan persoalan baru di pemprov dikalangan para pegawai pemprov. Apalagi saat ini  peralihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional (Jafung) belum juga kunjungan tuntas dilakukan.

"Akan timbul masalah, konflik interes. Jabatan fungsional saja belum beres. Banyak indikator indikator. Kalau saya sih lebih menginginkan Pak Pj ini fokus ke RDP," harapnya. (Luthfillah) 

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar