Dewan Kembalikan Usulan Draft Raperda SOTK Ke Pj Gubernur

Senin, 1 Agustus 2022 20:46 WIB

Share
Dewan Kembalikan Usulan Draft Raperda SOTK Ke Pj Gubernur
Pj Gubernur Banten Dapat Banyak Masukan dari Komisi I

SERANG, POSKOTA. CO. ID - DPRD Provinsi Banten menolak usulan Pemprov Banten yang akan memangkas atau merampingkan organisasi perangkat daerah (OPD) dari 38 dinas, badan dan  biro menjadi 29, atau hilang 9 ditolak mentah-mentah oleh DPRD Banten. 

Penolakan itu dilakukan dengan mengembalikan berkas usulan draft Raperda Struktur Organisasi Tata Kerja  (SOTK) oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum, saat dihubungi membenarkan adanya pengembalian draft Raperda SOTK dari Pemprov, yang sebelumnya telah dibahas oleh Bapemperda dengan Biro Organisasi.  

"Meminta untuk menunda itu (perampingan SOTK)," katanya, Senin (1/8/2022). 

Dijelaskan Barhum yang merupakan poitisi PDI Perjuangan ini, alasan pihaknya menolak usulan perampingan SOTK, tak lain dan tak bukan agar Rencana Pembangunan Daerah (RDP) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Banten dapat dilakukan secara maksimal.

"Kenapa harus ditunda. Pertama, Pak Pj  Gunernur Banten masih baru, lebih baik ditahun pertamanya,  konsentrasi kepada menjalankan program-progam RDP. Kenapa itu,  karena akan lebih memudahkan Pak Pj dalam menjalankan programnya," katanya.

Dengan konsentrasi kepada program  RDP, maka Al Muktabar, kedepanya mampu menjalankan mandatory yang diembanya sebagai seorang Pj Gubernur. "Sekali lagi fokus ke RDP," imbuhnya

Pertimbangan penundaan  perampingan SOTK yang kedua, kata Barhum yakni, agar tenaga, pikiran Al Muktabar tidak habis pada persoalan perampingan.

 "Kalau rencana perampingan SOTK dipaksakan dilanjutkan, tentunya ini akan menghabiskan energi yang tidak sedikit," ujarnya.

Selanjutnya  alasan yang ketiga adalah, Al Muktabar harus lebih teliti dan peka terhadap kinerja jajarannya saat ini. "Lebih baik Pak Pj  Gubernur Banten ini memaksimlkan dan memfokuskan diri, dengan melihat kasat mata dan langsung untuk mengevaluasi para Kepala OPD yang tidak makismal dalam bekerja," ujarnya.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar