Kuasa Hukum : BPN dan Pemkab Pandeglang Nyatakan Lahan yang Diserobot DPRKP Banten Milik Perorangan

Senin, 20 Juni 2022 12:40 WIB

Share
Kuasa Hukum : BPN dan Pemkab Pandeglang Nyatakan Lahan yang Diserobot DPRKP Banten Milik Perorangan
Lahan warga diserobot untuk pembangunan RTP oleh DPRKP Provinsi Banten

SERANG, POSKOTA. CO. ID - Pihak kantor Desa Rancaseneng, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang jauh sebelum pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) sudah diingatkan oleh pihak kantor Kecamatan terkait dengan kepemilikan lahan yang akan digunakan itu.

Pihak Kecamatan memerintahkan kepada pihak desa agar melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada ahli waris pemilik lahan yang sah, Rasim bin Madhari.

Hal itu dikatakan kuasa hukum dari ahli waris Rasim bin Madhari, Wahyudi, Senin (20/6/2022). Wahyudi mengatakan, fakta itu ia dapat dari saksi mata yang secara langsung mengetahui dari hasil musyawarah yang dilakukan di kantor Kecamatan sekitar 10 hari sebelum pembangunan dilakukan.

Wahyudi mengungkapkan, atas arahan itu pihak desa tidak mengindahkan. Bahkan yang dilakukan justru mengambil sejumlah uang iuran dari warga yang rencananya akan diperuntukkan membeli lahan tersebut.

"Sampai sekarang, uang itu juga tidak jelas dibelikan lahan kepada siapa. Sebab klien kami tidak pernah juga menerima pembelian lahan itu dari pihak manapun," jelasnya.

Selain itu, pada rentang waktu sebelum pembangunan, pihak kantor desa juga didatangi oleh petugas dari BPN dan Pemkab Pandeglang dari bagian aset. Dalam. Kedatangannya itu, keduanya memberikan pernyataan bahwa tanah itu bukan milik desa, dan itu dipastikan milik perorangan.

"Jadi sudah jelas kepemilikan lahan itu bukan di desa, tetapi perorangan," pungkasnya.

Terhadap hal uang iuran yang dikolektif dari warga oleh pihak Desa, Wahyudi melihat itu bisa muncul konsekuensi hukum pidana korupsi.

Meskipun kepemilikan lahan itu secara sah dimiliki oleh perorangan, lanjut Wahyudi, namun beberapa kali pihak DPRK Banten datang ke kantor Desa tidak pernah mempertanyakan atau mengkonfirmasi akan hal itu.

"Artinya DPRK Banten sangat gegabah. Ini hal orang diserobot sepihak dan punya konsekuensi hukum tersendiri," katanya.

Halaman
1 2
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar