Diduga Serobot Lahan Warga, DPRKP Banten Terancam Digugat dan Denda Rp2,5 Miliar

Selasa, 14 Juni 2022 14:09 WIB

Share
Diduga Serobot Lahan Warga, DPRKP Banten Terancam Digugat dan Denda Rp2,5 Miliar
Lahan warga yang diduga diserobot DPRKP Banten untuk pembangunan alun-alun

SERANG, POSKOTA. CO. ID - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten terancam diadukan ke Aparat Penegak Hukum (APH) karena diduga menyerobot lahan warga seluas 6.400 meter persegi. 

Lahan itu diperuntukkan pembangunan alun-alun desa di Kampung Rancaseneng, Desa Rancaseneng, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang pada APBD Pemprov Banten tahun 2021 yang besarannya sekitar mencapai Rp6,1 miliar. 

Persoalan keabsahan kepemilikan lahan ini sudah selesai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang dalam nomor perkara 14/pdt.G/1998/PN.Pdg yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa antara pihak pertama selalu penggugat yakni Rasim bin Madhari dengan tergugat Edi Pendi sepakat mengakhiri dengan damai (dading). 

Dalam perjanjian damai itu, tergugat sepakat bahwasannya lahan seluas itu merupakan hal milik penggugat yakni Rasim bin Madhari. Sehingga atas hal itu, hak penguasaannya diserahkan kepadanya. 

Kuasa hukum dari para ahli waris lahan itu Wahyudi mengatakan, bukti putusan pengadilan itu berkekuatan hukum kuat atas kepemilikan lahan tersebut. 

Oleh karena itu, dirinya mempertanyakan dasar hukum Pemprov, terutama DPRKP Banten melakukan pembangunan alun-alun desa tanpa melibatkan pemilik lahan yang sah berdasarkan aturan perundang-undangan. 

"Bahkan klien kami juga mengaku sampai saat ini tidak pernah menjual lahan itu kepada pihak siapapun, " katanya, Selasa (14/6/2022). 

Wahyudi juga mengaku heran, kepada siapa Pemprov membeli lahan untuk pembangunan alun-alun seluas itu. Atau mungkin jika tidak membeli, kepada siapa Pemprov meminta izin. Yang jelas, pemilik yang sah berdasarkan putusan pengadilan sampai sekarang tidak pernah menjual lahan itu. 

"Oleh karena itu, kemungkinan besar saya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang terkait dengan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pemprov atas dugaan penyerobotan lahan warga untuk pembangunan infrastruktur," pungkasnya. 

Namun sebelum itu, lanjutnya, upaya  hukum yang dilakukannya saat ini adalah menyampaikan surat teguran hukum atau Somasi dan klarifikasi kepada Kepala DPRKP Banten Rahmat Rogianto. 

Halaman
1 2
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar