Wapres Ma'ruf Amin: Presiden Targetkan Kemiskinan Ekstrim jadi Nol Persen di 2024 

Rabu, 15 September 2021 15:14 WIB

Share
Wapres KH Ma'ruf Amin saat pimpin rapat bahas penurunan kemiskinan ekstrim bersama sejumlah menteri. (Foto: Setwapres)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin memimpin rapat program penurunan angka kemiskinan ekstrim di 35 Kabupaten pada 7 Provinsi yang merupakan wilayah prioritas 2021.
      
Rapat tersebut berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (15/9/2021) dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.
     
Dalam pengarahannya, Wapres mengungkapkan pengurangan kemiskinan ekstrim sudah menjadi agenda prioritas pemerintah, sebagaimana arahan Presiden, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi nol persen pada tahun 2024.
      
Wapres mengatakan, anggaran keseluruhan untuk program yang ditujukan untuk pengurangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem di tahun 2021 mencapai Rp.170 triliun, termasuk program pemberdayan dalam rangka membantu UMKM, pelatihan dan vokasi, serta padat karya sekitar Rp. 96,98 triliun.

"Ini belum termasuk anggaran program pengurangan beban pengeluaran untuk pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim melalui bansos dan subsidi yang mencapai Rp. 272,12 triliun dalam APBN tahun 2021," papar Wapres.
     
Wapres menjelaskan dengan besarnya anggaran tersebut, maka isu utamanya bukan soal ketersediaan anggaran, namun bagaimana memastikan program/anggaran dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim. Karena  itu, Wapres meminta agar program-program tersebut bisa berjalan efektif.
       
Ia meminta agar dipastikan paling tidak dua hal, program diarahkan pada kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrim, dan meningkatkan ketepatan sasaran kelompok masyarakat miskin ekstrim, serta meningkatkan kualitas implementasi program.
      
“Saya menyadari bahwa anggaran untuk pelaksanaan program tahun 2021 tersebut telah dialokasikan, tapi saya mohon, agar tetap dapat diusahakan untuk diarahkan pada 35 kabupaten prioritas pada tahun 2021, karena ini sudah menjadi arahan Presiden. Selanjutnya untuk tahun 2022, akan diperluas lokasi prioritasnya untuk 212 Kabupaten/Kota,” jelas Wapres.

 Wapres mengatakan bahwa program pemberdayaan ini penting untuk memperluas dampak dari program bantuan sosial yang menyasar rumah tangga miskin ekstrim.
      
"Kita tidak mungkin hanya memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin ekstrim, oleh karena itu program pemberdayaan ini dimaksudkan untuk mempercepat rumah tangga keluar dari kemiskinan ekstrim serta memastikan keberlanjutannya, dengan mengupayakan rumah tangga tersebut tetap berada di atas garis kemiskinan," tambah Wapres..
      
Sesuai arahan Presiden pada Rapat Terbatas pada tanggal 21 Juli 2021, lanjut Wapres, di tahun 2021 ini upaya pengentasan kemiskinan ekstrim difokuskan pada 7 Provinsi.

Dari tiap provinsi dipilih 5 kabupaten prioritas, sehingga total berjumlah 35 Kabupaten yang mewakili 20% atau 2,1 juta jiwa dari total 10,4 juta jiwa total jumlah penduduk miskin ekstrim secara nasional. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

 Untuk memastikan berlangsungnya upaya percepatan pengurangan kemiskinan ekstrim di tahun 2021 ini, Wapres merencanakan akan melakukan kunjungan langsung ke tujuh provinsi prioritas dan berdialog dengan para Bupati dari 35 kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrim. 

Kunjungan pertama akan dilakukan dalam waktu dekat ke Provinsi Jawa Timur, dan akan dilanjutkan ke empat provinsi lainnya.
(Agus Johara)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler