Secara Aturan Minimal 50 Juta, Kok Menkumham Cuma Ngasih 30 Juta ke Keluarga Napi Korban Tewas Terbakar?  

Minggu, 12 September 2021 19:37 WIB

Share
Prosesi penyerahan jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. (Foto: Fahmi Ramadhan)

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mempertanyakan bantuan 30 juta rupiah yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terhadap keluarga korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten.

Pengacara Publik LBH Jakarta Oky Wiratama menyoroti dasar hukum mengenai nominal bantuan santunan tersebut.

"Apakah nominal 30 juta rupiah itu layak atau tidak ? Dimana dasar acuan hukumnya?," kata Oky dalam keterangan pers virtual, Minggu (12/9/2021).

Dalam sorotannya, Oky mengaku menelusuri pernyataan Yasonna mengenai nominal itu. Namun dirinya tak menemukan dasar hukum bantuan tersebut.

Adapun dasar hukum yang dimaksud mengenai aturan menyoal aturan ganti kerugian yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 tahun 2015.

"Kalau kita bandingkan berapa sih nominal yang layak? Saya bandingkan dengan PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Ganti Kerugian. Dalam pasal 95 KUHAP di PP tersebut disebutkan, jumlah besaran ganti kerugian paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah," kata dia.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 merupakan perubahan kedua dari PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Pasal 9 ayat 3 dalam PP itu menyebutkan,

Besaran ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana aturan yang dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan kematian besaran ganti kerugiannya paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

Atas dasar aturan inilah dikatakan Oky, dirinya melakukan perbandingan mengenai bantuan santunan nominal 30 juta kepada korban kebakaran Lapas yang diberikan Menkumham Yasonna Laoly.

Menurutnya jumlah bantuan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum sebab kalaupun berdasar, hal itu sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Ini yang jadi pertanyaan di masyarakat sipil. Apa yang menjadi dasar hukum Menkum HAM mengeluarkan nominal 30 juta tersebut ? Karena kan setiap tindakan harus punya dasar hukumnya," sebutnya.

Oky melanjutkan, kalaupun dalam pemberian nominal itu merupakan diskresi yang dikeluarkan Menkum HAM Yasonna, tentunya akan ada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan.

Hal itu lah yang menjadi tanda tanya besar khususnya untuk pihak LBH Jakarta mengenai keputusan yang diambil oleh menteri dan juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

"Itu yang sampai saat ini kami tidak tahu dasarnya. Makanya saya bilang apakah itu layak (bantuan 30 juta rupiah)?," pungkasnya. 
(Fahmi Ramadhan)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler