Pelaksanaan Vaksinasi itu Gratis, DPR Soroti Rencana Penjualan Vaksin Gotong Royong Melalui PT Kimia Farma 

Minggu, 11 Juli 2021 18:20 WIB

Share
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - DPR menyoroti rencana penjualan Vaksin Gotong Royong Covid-19 yang akan dilakukan PT Kimia Farma. Padahal, dasar dari pelaksanaan vaksinasi adalah gratis. Karena itu pemerintah harus menjelaskan terkait kabar tersebut.

 "Kami baru mendengar hal ini dari media. Makanya kami juga heran. Di grup anggota komisi IX, hal ini sempat diperbincangkan dan dipertanyakan," " terang Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi PAN dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11 /7/2021).

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini mengakui  pihaknya belum pernah mendengar secara langsung soal rencana penjualan vaksin melalui Kimia Farma.

"Selama ini yang kita dengar,  Vaksin Gotong Royong hanya diperuntukkan bagi  perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak para pekerja. Karena itu, Vaksin Gotong Royong tidak dijual ke individu. Vaksin Gotong Royong dibiayai oleh perusahaan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial, " terang Saleh. 

Dalam konteks ini, lanjut Saleh, pihaknya mendesak agar pemerintah memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut. Pasalnya, dasar dari pelaksanaan vaksinasi adalah gratis. Artinya, setiap orang tidak dipungut biaya untuk divaksin.

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi?  Ini yang saya kira perlu diperjelas, " tambahnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini juga minta penjelasan soal pelaksanaan vaksinasi dengan mekanisme seperti itu. 

"Siapa yang akan menjadi vaksinatornya? Siapa pula yang akan memonitor mereka yang telah divaksin? Bukankah setiap orang yang divaksin harus terus dievaluasi kondisinya?," tuturnya.

Saleh  mengungkapkan bahwa vaksinasi harus ada penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). 

"Itu perlu diawasi dan dimonitor. Nah, apakah mekanisme pembelian vaksin di Kimia Farma ini juga akan dievaluasi dan diawasi? Bagaimana koordinasinya dengan Komnas/Komda KIPI?" tanyanya. 

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler