Tersangka Dana HIbah Ponpes Mengaku Ikuti Perintah Atasan, Jubir Gubernur Banten Membantah

Minggu, 23 Mei 2021 12:05 WIB

Share
Tersangka IS (rompi kanan) menyebut dirinya disuruh Gubernur Banten untuk mencairkan dana hibah (foto Luthfi)

SERANG, POSKOTA.CO.ID-- Juru Bicara Jubir Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) Ujang Giri, angkat bicara terkait dugaan keterlibatan pimpinannya dalam pusaran kasus korupsi dana hibah Ponpes tahun 2018 dan 2020.

Pria yang akrab disapa Ugi ini membantah pernyataan kuasa hukum tersangka IS yang mengatakan kliennya merupakan korban, lantaran diperintah Gubernur untuk mencairkan dana Hibah Ponpes.

Menurut Ugi, yang dimaksud diperintah Gubernur itu bukan dengan cara-cara yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

"Perintah Gubernur bukan perintah untuk melakukan perbuatan melawan hukum, tapi perintah untuk mengimplementasikan program sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas Ugi, Jumat (21/05/2021) kemarin.

 

Jubir mengatakan bahwa IS jangan salah menafsirkan perintah tersebut, karena perintah Gubernur secara fakta adalah berdasarkan aturan salah satunya berdasarkan peraturan Gubernur.

"Peraturan Gubernur tentang pedoman pemberian dana hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Banten merupakan pedoman pelaksanan yang harus diimplementasikan," jelasnya. 

Ugi juga memastikan perintahkan gubernur soal program hibah itu tidak memerintahkan diluar peraturan yang telah ditetapkan.

"Pak gubernur jelas perintahnya harus sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.

 

Diberitakan sebelumnya kuasa hukum tersangka IS, Allo Ferdinan, menyebutkan bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) diduga ikut terlibat dalam pusaran kasus Tipikor bantuan dana hibah Ponpes tahun 2018 dan 2020 yang telah menyeret klainnya ke balik jeruji besi.

Seusai dilakukan gelar perkara di Kejati Banten, Ferdinan mengatakan bahwa posisi klainnya merupakan korban atas jabatannya sebagai Kepala Biro Kesra Setda Pempov Banten saat itu.

"Di dalam BAP-nya juga klainnya menyadari betul rekomendasi dana hibah terhadap beberapa Ponpes yang dipersoalkan itu tidak seharusnya keluar, karena sudah melebihi batas waktu pemberlakuan Pergub Banten," ujarnya, Jumat (21/5/2021).

Akan tetapi, lanjutnya, karena ada pesan langsung dari pimpinan, yakni Gubernur Banten Wahidin Halim, maka kemudian rekomendasi penerimaan dana hibah itu keluar.

 

"Posisi klain saya sebagai bawahan tidak bisa beperbuat apa-apa ketika sudah ada perintah dari pimpinannya, ditambah lagi banyak pihak yang mengatakan bahwa klain saya ini mempersulit," ucapnya.

Diakui Ferdinan, seecara langsung atau secara nyata tidak terlihat desakan dari Gubernur Banten, tapi dari pertemuan dan rapat-rapat yang diadakan di Rumah Dinas (Rumdin) Gubernur pada saat itu.

"Dari situ sudah terihat bahwa klain saya ini dianggap telah mempersulit pengucuran dana hibah itu," katanya.

Ferdinan juga mengaku klainnya tidak sama sekali merekomendasikan Ponpes penerima Hibah, karena semua penerima itu merupakan rekomendasi dari FSPP Provinsi Banten.

 

"Klien saya sebesarnya sudah merekomendasikan untuk pengajuan di tahun berikutnya karena Pergub nya sudah habis masa waktunya. Tapi kemudian pak Gubernur memaksakan untuk bisa dilakukan pencairan pada tahun yang sama," tegasnya. (Luthfillah/Yy)
 

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler