Komisi III DPRD Banten Nilai Pemprov Belum Serius Kelola Aset Negara

Selasa, 2 November 2021 20:44 WIB

Share
Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R. Sumedi (foto: Luthfi)

SERANG, POSKOTA.CO.ID-- Masih adanya penguasaan aset oleh pihak ketiga terhadap aset-aset negara milik Pemprov Banten, membuat keseriusan Pemprov dipertanyakan. 

Sebagai penguasa Pemprov Banten seharusnya mampu mengendalikan semua itu, jika dikelola dengan baik dan benar. 

"Makanya pas RDP beberapa waktu yang lalu dengan BPKAD saya sering tekankan, agar segera menertibkan aset-aset yang menjadi milik Pemprov," kata ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, Gembong R Sumedi, Selasa (2/11/2021). 

Untuk itu Gembong menekankan kepada Pemprov harus benar-benar serius dalam mengelola aset negara serta mengamankannya. 

"Jangan sampai aset yang sudah ada direbut ama orang atau pihak ketiga. Sudah merebutnya saja susah, ini yang udah ada malah diambil orang," pungkasnya. 

Untuk itu, lanjutnya, terhadap aset yang sudah dikuasai, seharusnya diberikan pembatas yang jelas, baik itu pagar maupun plang nama bahwa ini adalah aset Provinsi supaya tidak diserobot orang. 

"Ini peringatan buat Pemprov. Sebab jika tidak begitu, akan sangat mudah nantinya dikuasai oleh pihak lain. Jika aset itu sudah dikuasai, seharusnya segera dilakukan pembuatan sertifikatnya agar jelas kepemilikannya," ucapnya. 

Ketua DPW PKS Provinsi Banten ini mengakui, penyerobotan aset di Lebak itu bukan kali pertama terjadi. Pasalnya beberapa waktu yang lalu juga pernah terjadi hal yang sama. Hal itu dikarenakan ketidakseriusan Pemprov dalam mengelola asetnya. 

"Kalau memang serius, ga bakalan terjadi terus menerus. Ini mah Open (peduli) dengan aset-aset itu aja kayanya engga," katanya. 

Selain itu, lanjutnya, pihak dari BPN juga sebagai wasit harus tegas, jangan sampai wasit ikut menjadi pemain, repot nanti. 

Halaman
1 2
Editor: Khomsu Rijal
Sumber: -
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler