Berbekal Keppres, Personil Ditambah, Satgas BLBI Semakin Mantap Uber Pengemplang Aset Negara  

Jumat, 8 Oktober 2021 21:29 WIB

Share
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menkeu Sri Mulyani dan jajaran Satgas Hak Tagih Negara Dana BLBI saat memaparkan soal tagihan BLBI.(hasil tangakapan layar)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID  - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) semakin mantap mengejar kembalinya uang negara yang menggantung dalam kasus tersebut. Berbekal Keputusan Presiden (Keppres) baru dan personil tambahan diharapkan kinerja mereka semakin maksimal.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, saat ini pihaknya terus menggencarkan pengejaran uang dari kasus BLBI.

Terlebih, tambahan personil dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di jajaran Pengarah dan Kabareskrim Polri di jajaran Pelaksana pastinya bisa mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana.

"Di dalam Keppres baru ini, ada nama Kabareskrim, masuk di sini. Karena kalau ada masalah pidana akan segara ditangani. Apa misalnya masalah pidananya? Tanah sudah diselesaikan  kepada negara secara sah, tiba-tiba dijual dengan dokumen palsu dan sebagainya, itu nanti pidana. Negara akan turun tangan ada Bareskrim, ada Jamdatun dan Kejaksaan Agung," ujar Mahfud MD  dalam keterangan yang diterima, usai memimpin rapat Satgas BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat  (8/10/2021).

Mahfud mengatakan, jika Satgas menemui permasalahan terkait dengan tanah, baik permasalahan sertifikat ataupun administrasi lainnya, akan segera ditangani oleh Menteri ATR/BPN. 

Satgas BLBI dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Meski pada dasanya adalah permasalahan perdata, permasalahan pidana kemungkinan juga akan muncul. 

"Kita memang tekanannya perdata. Tapi saya sudah dibekali dengan dua Keppres, Satgas Hak Tagih negara atas BLBI itu dulu, dulu modal pertama melakukan langkah-langkah, ternyata di tengah jalan, kemungkinan ada langkah-langkah hukum lain yang dilakukan sehingga saya dimodali Kepres baru lain, yang baru terbit hari Rabu tanggal 6 Oktober," ujar Mahfud.

Sampai saat ini, sambung Mahfud, sudah ada beberapa langkah yang positif, misalnya memastikan aset-aset yang sudah harus dikuasai oleh negara, kemudian melakukan penyitaan uang. Dan sebagian besar yang dipanggil Satgas datang dan memberi komitmen untuk membayar. 

Mahfud menegaskan, dalam melakukan berbagai upaya penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara, Satgas BLBI akan melakukan tindakan tegas bagi obligor yang tidak serius dalam menunaikan kewajiban.

"Ini semuanya nanti kalau menyangkut hak tagih negara mungkin akan melakukan penyitaan. Kalau sudah dipanggil, terus memberi keterangan kemudian memastikan bahwa kita mempunyai catatan hutang. Kalau tidak mau menyelesaikan secara baik-baik, kita lakukan penyitaan. Mungkin juga ada masalah pidananya," tegas Mahfud. 

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler