Dicap Radikal dan Tidak Pancasilais, Novel Baswedan Cs Tak Terima Disingkirkan dari KPK

Jumat, 1 Oktober 2021 15:38 WIB

Share
Mantan Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan saat ditemui dikediamannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (1/10/2021). (Foto:Cahyono)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Mantan Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merespon rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM terkait pemecatan 57 pegawai KPK yang dianggap ilegal.

Menurutnya, terkait pemecatan 57 pegawai KPK karena  tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK)dinilai ombudsman terdapat mal administrasi.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan ada 11 pelanggaran hak asasi dalam pemecatan 57 pegawai KPK tersebut.

"Saya berharap ini direspon oleh bapak presiden dengan menindaklanjuti rekomendasi ombudsman dan Komnas HAM. Karena selain dari itu adalah masalah wibawa hukum di Indonesia," ujar Novel saat ditemui di kediamannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (1/10/2021).

Dikatakan Novel, pemecatan 57 pegawai KPK yang memiliki segudang prestasi dinilai ada nuansa kepentingan untuk melemahkan lembaga anti rasuah di Indonesia.

Menurutnya, dengan dilemahkannya KPK akan menghambat visi presiden dalam melakukan pembangunan di segala bidang.

"Bapak Presiden yang mempunyai visi untuk melakukan pembangunan memajukan bangsa akan sangat sulit untuk dilakukan dengan korupsi yang banyak," tegasnya.

Selain itu, Novel berharap, 56 pegawai KPK yang disingkirkan dengan alasan tak lolos TWK, segera direhabilitasi.

Setelah itu, 56 pegawai yang menurut Novel memiliki segudang prestasi dalam pemberantasan korupsi, bisa kembali direkrut menjadi pegawai KPK.

"Saya berharap dikemudian hari kawan-kawan ini (56 pegawai KPK yang diberhentikan) kemudian direhabilitasi kemudian dikembalikan ke KPK untuk meneruskan perjuangan memberantas korupsi," pintanya.

Karena menurutnya, tidak lolos TWK hanya akal-akalan orang yang memiliki kepentingan, agar dirinya dan 56 pegawai lainnya dicap radikal dan tidak pancasilais, sehingga patut disingkirkan dari KPK.

"Ada nuansa kepentingan orang perorang. Ada nuansa kepentingan KPK di sana, ada kepentingan pemberantasan korupsi, misalnya yang semuanya harus dimusnahkan dihabisi. Ini yang membuat saya melihat sebagai masalah yang serius," ungkapnya.

Novel berkeinginan paska disingkirkannya orang-orang yang bekerja baik, KPK tidak dibiarkan dilemahkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan jahat.

"Semoga  masa depan pemberantasan korupsi bisa mendapatkan harapan atau titik yang membuat kita berbangga punya harapan," pungkasnya. 
(Cahyono)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler