KPK Tetapkan 10 Anggota DPRD Muara Enim Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR  

Kamis, 30 September 2021 20:48 WIB

Share
Penetapan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabuoaten Muara Enim, Sumsel di Gedung Merah Putih KPK. (Foto:Fahmi Ramadhan)

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 Anggota DPRD Muara Enim, Sumatra Selatan sebagai tersangka dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019 yang dimulai pada September 2021.

Hal tersebut dilakukan usai KPK melakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa Ahmad Yani dkk.

"KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021 dan menetapkan 10 orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Kesepuluh Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 20192023 itu yakni, Indra Gani (IG), Ishak Joharsah (IJ), Ari Yoca Setiadi (AYS), Ahmad Reo Kusuma (ARK), Marsito (MS), Mardiansyah (MD), Muhardi (MH), Fitrianzah (FR), Subahan (SB) dan Priardi (PR).

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan 6 orang tersangka. Mereka yakni Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2019 Ahmad Yani (AYN), Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin MZ Muhtar (EMM).

Lalu, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB (AHB), Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi (RS), pihak swasta Rofi Okta Fahlefi (ROF) dan Wakil Bupati Muara Enim Juarsah (JRH).

Robi Okta Fahlevi, Ahmad Yani, Elfin MZ Muchtar, Aries HB dan Ramlan Suryadi, perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, untuk Juarsah saat ini perkaranya masih tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang.  

Atas ulahnya, kesepuluh Anggota DPRD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 
(Fahmi Ramadhan)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler