Dituding Dapat Duit dari Gubernur, Kelompok Penolak Hak Interpelasi Formula E Laporkan Ketua DPRD DKI ke BK 

Rabu, 29 September 2021 21:21 WIB

Share
Massa demontrasi Jakarta Bergerak yang menolak Formula E kembali mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta.(Foto:Deny Zein)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Saling serang para anggota DPRD DKI Jakarta antara pengusung hak Interpelasi Formula E dengan kontranya, terus meruncing. Setelah sebelumnya kubu pengusung Interpelasi menyebutkan bahwa tujuh fraksi pengusung 'parlemen jalanan', kini sindiran pun kembali dibalikannya. 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani yang merupakan salah satu fraksi penolak Interpelasi menyebutkan bahwa DPRD merupakan institusi terhormat yang sifatnya kolektif kolegial. Karenanya, tidak boleh ada satu pihak yang merasa lebih senior sampai menghalalkan segala cara. 

"Tujuh fraksi ini menolak, tolong dihormati. Warga DKI juga ngerti hitung-hitungan politik kok. Kan jelas tujuh fraksi ini jumlahnya lebih banyak. Kalau ada pihak-pihak yang tetap ngotot, ini justru tidak menghargai proses demokrasi yang ada di DPRD," terangnya, Rabu (29/9/2021). 

Politisi asal PAN ini pun menyebutkan bahwa adanya tudingan tujuh fraksi 'parlemen jalanan' dan diberi uang oleh gubernur, itu sangat jahat sekali. Karena itu, ia pun mengajak masalah ini segera diselesaikan agar tidak gaduh .

"Kasihan warga jakarta itu, kita pertontonkan dengan hal-hal seperti ini. Wakil rakyat harusnya hadir di tengah kegelisahan masyarakat. Ini zaman lagi susah, ekonomi susah, pangan susah, ayo berempati," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang sebelumnya dilaporkan Badan Kehormatan (BK) dewan mengaku dirinya siap. Pras sapaan akrabnya Prasetyo, berkeyakinan apa yang menjadi keputusannya itu sudah sesuai aturan.

"Saya siap memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Saya menyakini bahwa setiap palu yang saya ketuk untuk memutuskan sesuatu telah sesuai aturan," tulis Pras di Instagram miliknya, Rabu (29/9/2021).

Menurutnya, apa yang dilakukan sesuai pasal 133 peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menafsirkan dengan jelas bahwa setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD. 

Kemudian, dalam ayat 2 di Pasal sama mengatakan, usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama , etika, moral, sopan, santun dan kepatutan sesuai etik.

"Atas dasar ketentuan tersebut, saya mengakomodir usulan untuk mengagendakan rapat paripurna menyampaikan penjelasan anggota dewan pengusul secara lisan atas hak usul Interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah," ungkapnya. 

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler