Perseroda Banten Ini Ingin Melantai di Bursa Efek Jika Penyertaan Modalnya Terus Terhambat

Selasa, 28 September 2021 21:26 WIB

Share
Direktur Operasional PT ABM, Ilham Mustofa. (foto: Luthfi)

SERANG, POSKOTA.CO.ID-- Perseroda Provinsi Banten, PT Agro Banten Mandiri (ABM) ingin memilih jalan melantai di Bursa Efek Indonesia atau Initial Public Offering (IPO).

Demikian dilakukan jika dalam perjalanannya penyertaan modal yang diberikan oleh Pemprov Banten terus terhambat.

Direktur Operasioanl PT ABM Ilham Mustofa menyebutkan, IPO bertujuan untuk mencari tambahan modal yang lebih besar dari masyarakat guna menunjang berbagai program yang sudah direncanakan oleh jajaran direksi.

“Karena tantangan seorang pengusaha professional itu bukan pada market, tetapi lebih kepada ketidakpastian yang dijanjikan oleh pemilik modal, dalam hal ini Pemprov Banten selaku Pemgang Saham Pengendali Terakhir (PSPT),”jelasnya.

Ilham menyebutkan, dalam satu tahun pertama ini penyertaan modal yang diberikan oleh Pemprov Banten kepada pihaknya masih sangat jauh dari amanah Perda penyertaan modal yang sekurang-kurangnya mencapai 50 plus 1 persen dari total modal yang dibutuhkan.

“Total modal yang tertuang dalam Perda penyertaan modal itu sebesar Rp300 miliar. Untuk mencapai 50 plus 1 itu, setidaknya Pemprov memberikan modal 150 miliar lebih,”katanya.

Namun sampai saat ini, baru sekitar RP55 miliar modal yang diberikan Pemprov, itu pun dibagi ke dalam beberapa termin. “Pada tahun anggaran 2020 Rp10 miliar, dan tahun ini diproyeksikan sebesar Rp65 miliar. Namun baru Rp45 miliar yang dicairkan,”ungkapnya.

Untuk diketahui, tambahnya, pada tahun anggaran 2020 penyertaan modal untuk PT ABM yang disahkan pada APBD perubahan sekitar bulan September 2020, baru dicairkan oleh Pemprov di masa injury time, yakni pada tanggal 28 Desember 2020.

“Sedangkan kami dilantik 22 September 2020, modal baru masuk akhir Desember. Sehingga untuk menutupi Cost operasional kala itu, kami terpaksa harus melakukan hutang terlebih dahulu, dan kami belum menerima gaji kala itu,”ujarnya.

Begitu pula pada tahun anggaran 2021 ini yang diproyeksikan sebanyak RP65 miliar baru bisa direalisasikan September 2021, padahal pengesahannya sekitar bulan Februari 2021. “Pencairannya juga dilakukan beberapa termin,”imbuhnya.

Halaman
1 2
Editor: Khomsu Rijal
Sumber: -
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler