Politisi PPP Ibaratkan Over Kapasitas Lapas Seperti Penyakit Akut Stadium Empat

Selasa, 14 September 2021 21:45 WIB

Share
Arsul Sani. (rizal)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID-- Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengibaratkan persoalan over kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) seperti penyakit akut stadium empat.

Over kapasitan tersebut bisa terjadi lantaran penegakan hukum tidak dijalankan secara murni dan konsekuen.

"Persoalan lapas ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan undang-undang. Penyelesaiannya harus dengan pendekatan sistemik, artinya pendekatan yang berbasis teori sistem," tegas anggota Komisi III DPR ini meyakinkan di komplek parlemen, Senayan, Selasa (14/9/2021).

Politisi PPP ini meyakini, over kapasitas lepas sudah cukup luar biasa, yaitu mencapai 800%.

Penyebab over kapasitas adalah budaya penegakan hukum belum murni dan konsekuen sesuai dengan politik hukum yang sudah letakkan.

"Separuh penghuni lapas itu berasal dari terpidana kasus narkoba. Paling tidak di kisaran 50%  itu adalah penyalahguna murni. Saya pakai istilah penyalahguna murni itu pengguna saja, bukan pengedar,  apalagi bandar. Jadi ini benar-benar penggunaan saja," tegasnya.

Menurut Arsul, Undang-Undang Narkotika sudah tegas menyatakan bahwa kalau yang namanya pengguna atau penyalahguna murni itu diproses hukum tapi ujungnya adalah rehabilitasi.

“Tetapi penegak hukum kita belum melaksanakan ini secara murni dan konsekuen dan konsisten. Apalagi yang di daerah-daerah,  dia hanya pengguna,  tapi tetap diproses hukum. Ada juga yang bersu'udzzon, kalau bisa nge-deal ya rehabilitasi, kalau nggak ya jalan terus," ucap Arsul.

Arsul mengungkapkan, pengalamannya dalam dalam rapat kerja (raker), baik dengan Kapolri periode lalu maupun dengan BNN.

Dirinya  mempertanyakan kenapa Pasal 127 UU Narkotika itu tidak diterapkan sebagai sebuah politik hukum oleh para penegak hukum  dengan murni dan konsekuen.

"Tetapi jawabannya apa? Penegak hukum kita ada yang berkilah bahwa memang dia penyalahguna, tapi yang namanya penyalahguna itu juga masuk Pasal 111, 112, 113, dan 114, yaitu memiliki dan menguasai," ungkap Arsul.

Menurut Arsul, ini sebetulnya sumber utamanya. Bisa dibayangkan kalau penegakan hukum kita sesuai dengan politik hukum kita di narkotika, maka over kapasitasnya, bukan tidak terjadi, tetapi ini akan sangat banyak bisa dikurangi. 

"Kalaupun over kapasitas, hanya 10 sampai 15% atau paling tinggi-tingginya 20%," tegas Arsul Sani. (rizal)

Editor: Khomsu Rijal
Sumber: -
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler