Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Bocor ke Medsos, Respon Anggota Baleg DPR ini Bikin Gregetan

Senin, 6 September 2021 13:03 WIB

Share
Tangkapan layar sertifikat vaksin dengan nama Presiden  Jokowi di aplikasi pedulilindungi yang disebar di media sosial Twitter. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kalangan DPR terkejut mengetahui  data pribadi dan serifikat vaksin  Presiden Jokowi bisa bocor ke publik melalui media sosial Twitter. 

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, saat ini negara  tidak saja mengalami krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19. Tapi juga sedang menghadapi situasi darurat keamanan data pribadi karena secara bergelombang dihadapkan dengan kebocoran data.

Setelah serangkaian kebocoran data mulai BRI life, BPJS, data NIK dan baru saja kemaren diduga kebocoran data e-Hac. Kemudian  pemerintah mengintegrasikan e-Hac dalam aplikasi PeduliLingungi serta menjamin data tidak akan bocor. 

"Kenyataannya sekarang malah data pribadi Jokowi yang bocor.  Diduga diakses dari aplikasi PeduliLindungi. Ini kan ironis dan gawat," ujar Guspardi,  Senin (6/9/2021). 

Dalam konferensi pers Jumat (3/9/2021) Menteri Kesehatan, Budi G Sadikin mengatakan, saat ini akses data pribadi presiden sudah ditutup, termasuk data pribadi milik beberapa pejabat yang juga sempat tersebar. 

"Tentu pernyataan ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Harusnya Kemenkes mengakui secara gentle bahwa aplikasi PeduliLindungi masih banyak kelemahan, " ungkapnya. 

Dia mendesak Menkes untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh dengan berkolaborasi bersama Kominfo dan BSSN dalam pengintegrasian prinsip pelindungan data pribadi dan menyiapkan secara matang tingkat keamanan data penggunanya. 

"Bagaimanapun, keamanan data pribadi merupakan tanggung jawab penuh pemerintah yang mengumpulkan dan mengelola  data masyarakat," tegasnya.

Anggota Baleg DPR RI ini juga meminta  aparat keamanan harus segera melakukan investigasi dan menuntaskan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang mengambil data itu. 

"Pelaku harus bisa dimintai pertanggung jawabannya dari sisi hukum. Dan diungkap apakah ada bentuk pencurian data atau motif lainnya di balik itu. Jika jatuh kebijakan yang tidak bertanggung jawab sangat mungkin disalahgunakan," ujarnya.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler