DPR Sesalkan Aplikasi eHAC Kemenkes Bocor, Pemerintah Dinilai Teledor

Rabu, 1 September 2021 07:50 WIB

Share
Anggota DPR RI, Sukamta. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID-- Masyarakat tengah risau dengan adanya kebocoran data dalam aplikasi eHAC.

Aplikasi eHAC yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menampung data telusur Covid-19 serta berisi identitas lengkap seseorang yang hendak bebergian.

Kebocoran tersebut merupakan temuan Tim peneliti vpnMentor, Noam Rotem dan Ran Locar.

Terkait kebocoran data itu, Anggota Komisi 1, Sukamta menyatakan kehabisan kata-kata atas ketelodaran pemerintah dalam perlindungan data pribadi. 

Mengingat kejadian serupa telah sering terjadi seperti bocornya 279 data peserta BPJS belum lama ini. 

"Baru Senin kemarin kami rapat dengan Kominfo, kami ingatkan soal keamanan data pribadi warga dalam aplikasi peduli lindungi. Pak Menteri dengan semangat meyakinkan soal pengelolaan keamanan data yang hebat dan dijamin tidak bocor, dalam eHac," kata anggota Komisi I DPR Sukamta, Selasa (31/8/2021).

Kenyataannya, tegas politisi PKS bobol lagi, ini kan konyol. Sementara selama ini kasus kebocoran data yang sudah pernah terjadi, tidak jelas penanganannya seakan menguap dan dilupakan. 

"Jika seperti ini terus yang terjadi, masyarakat sangat dirugikan," ucapnya.

Menurut Sukamta, pemerintah bertanggung jawab penuh dengan data pribadi masyarakat yang dikumpulkan dan dikelola.

Mestinya disiapkan secara matang sistem perlindungannya. Ini bisa mengakibatkan kerugian ekonomi tetapi boleh jadi berefek pada keamanan.

"Maraknya kasus penipuan online, saya yakin terkait dengan bocornya data pribadi masyarakat. Artinya keamanan data pribadi yang kuat akan menutup banyak celah kejahatan cyber."

Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah untuk melakukan proses audit terhadap semua sistem penyimpanan data serta mendorong kerjasama terpadu antar pengelola data maupun ahli TI supaya kebocoran data tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.

"Jangan sampai ada pembiaran soal keamanan data. Kominfo dan BSSN harus proaktif melakukan audit sistem keamanan data secara berkala. Di Indonesia ada banyak ahli TI yang mestinya bisa dilibatkan untuk memperkuat pengamanan data," harapnya.

Sukamta mengingatkan, pemerintah pentingnya untuk segera disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

"Mau ditunda sampai kapan lagi? Ini semakin semrawut pengelolaan keamanan data digital kita. Perlu ada regulasi yang kuat untuk mendorong terbentuknya ekosistem keamanan digital,"  katanya. (rizal)

Editor: Khomsu Rijal
Sumber: -
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler