1.772 Pelanggar PPKM di Kota Tangerang Ditindak

Kamis, 22 Juli 2021 10:54 WIB

Share
Penindakan PPKM di sidang Tipiring. (Iqbal)

TANGERANG, POSKOTA.CO.ID-- Belum berjalan sebulan diberlakukan PPKM Darurat Jawa dan Bali, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui jajaran Satpol PP bersama Polri, TNI dan OPD menjaring 1.722 pelanggar.

Sekretaris Satpol PP Kota Tangerang, Agus Prasetya, mengatakan sampai saat ini 1.722 pelanggaran yang dikenakan sanksi dengan jenis pelanggaran yang beragam.

"Seperti adanya masyarakat yang tidak memakai masker saat keluar rumah, restoran atau rumah makan yang melewati batas jam operasional, hingga masih menyediakan makan di tempat," jelasnya Kamis (22/7/2021).

Menurutnya sesuai aturan PPKM Jawa dan Bali, rumah makan hanya boleh menerima pesanan online, pesan antar dan dibawa pulang.

"Sementara tidak boleh ada makan di tempat guna meminimalisir penyebaran Covid-19, namun masih didapati rumah makan yang menyediakan makan di tempat sehingga perlu ada penegakan aturan,” ujarnya.

Dia menegaskan demi mempersempit angka penyebaran Covid 19 pihaknya bersama TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan akan terus menegakan aturan yang berlaku selama PPKM.

"Sanksi pelanggaran pun ditetapkan dan disesuaikan dengan jenis pelanggaran bagi perorangan maupun pelaku usaha. Ada 14 pelaku usaha yang mendapatkan penyegelan, 27 pelaku usaha yang terkena penyitaan barang, serta 98 pelaku usaha yang terkena denda administratif karena tidak mematuhi jam operasional dan masih menyediakan makan di tempat," jelasnya.

Sedangkan, lanjut dia, untuk sanksi perorangan, telah ditetapkan 63 pelanggar yang menerima sanksi kerja sosial dan 35 pelanggar yang terkena denda administratif akibat tidak memakai masker selama di luar rumah.

“Sanksi yang diberikan dibagi menjadi sanksi peroranga dan juga sanksi pelaku usaha. Sanksi diberikan secara bertahap yang dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif dan penyitaan barang untuk sanksi perorangan dan tambahan penyegelan untuk sanksi pelaku usaha,” kata dia.

Sejauh ini, Agus menambahkan masyarakat cukup kooperatif terhadap upaya pemerintah dalam menerapkan PPKM Darurat Jawa – Bali. Dukungan masyarakat pun semakin terlihat dari meningkatnya kepatuhan terhadap aturan dari hari ke hari.

Halaman
1 2
Editor: Khomsu Rijal
Sumber: -
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler