Tindakan Memborong & Menimbun Oksigen Meski dengan Dalih Buat Jaga-jaga, MUI: Hukumnya Haram! 

Minggu, 4 Juli 2021 23:03 WIB

Share
Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Asrorun Niam Sholeh. (Sumber Foto:NUOnline

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Belakangan ini  oksigen  sudah langka. Kalau pun ada, harga kebutuhan medis bagi pasien Covid-19 di rumah sakit sudah di luar akal sehat. 

Diduga, hilangnya kebutuhan paling utama dalam pertolongan pertama penanganaan pasien Covid-19 itu terjadi lantaran ada oknum pemborong dan penimbun. 

Mereka  sengaja mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun  mengecam perbuatan itu. 

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Asrorun Niam Sholeh menyatakan, memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan masker hukumnya haram.

 “Termasuk memborong obat-obatan, vitamin, oksigen, yang menyebabkan kelangkaan. Sehingga orang yang membutuhkan dan bersifat mendesak, tidak dapat memperolehnya,” kata Kiai Asrorun di Jakarta, Minggu (4/7/2021).

Dia menyatakan, penimbunan kebutuhan pokok tersebut tidak diperkenankan, sekalipun untuk tujuan jaga-jaga dan persediaan, sementara ada orang lain yang membutuhkan secara sangat mendesak.

      
Kiai Asrorun menyarankan kepada aparat kepolisian untuk mengambil langkah darurat mengendalikan situasi,  menjamin ketersediaan, mencegah penimbunan, dan menindak oknum yang mengambil keuntungan dalam kondisi susah.

"Polisi harus melakukan  penindakan hukum terhadap orang/korporasi yang memanfaatkan situasi pandemi untuk mencari keuntungan ekonomi dengan menahan dan atau mempermainkan harga sehingga menyebabkan harga membumbung tinggi," terang Kiai Asrorun.

Tak hanya itu, Kiai Asrorun juga meminta aparat kepolisian  mencegah tindakan sebagian orang yang menimbun oksigen, obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan pokok yang menyebabkan sulitnya akses bagi orang-orang yang membutuhkan secara mendesak.

"MUI  meminta pemerintah memastikan ketercukupan dan ketersediaan oksigen, obat-obatan, vitamin, serta kebutuhan pokok masyarakat secara merata, " tandasnya. 
(Agus Johara)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler