Jangan Nakutin Warga & Ngancam Kepala Daerah, Luhut Tidak Kredibel jadi Koordinator PPKM Darurat 

Minggu, 4 Juli 2021 10:12 WIB

Share
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga. (ist)

"Dia harus tahu diri untuk tidak banyak bicara teknis kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan Covid-19," bebernya.

Untuk mengatasi hal itu, lanjutnya, Luhut sebaiknya banyak melibatkan pakar kesehatan dari Kementerian Kesehatan, IDI dan perguruan tinggi. Para pakar inilah yang diminta menyampaikan terkait Covid-19. 

"Empat, koordinasi dengan pimpinan daerah perlu dilakukan lebih intensif agar pelaksanaan PPKM Darurat dapat berjalan sesuai tujuan.  Luhut jangan menggunakan banyak perintah karena saat ini eranya otonomi daerah. Gubernur, Bupati dan Wali Kota bukan bawahan Luhut. Karena itu, ia tak berhak perintah apalagi mengancam akan memecat pimpinan daerah bila tidak melaksanaka  PPKM Darurat," ucapnya.

Jadi, lanjutnya, Luhut harus menggunakan pola koordinasi yang sesuai dengan semangat otonomi daerah. 

"Dengan begitu, Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat di Jawa - Bali dalam melaksanakan tugasnya tetap pada koridor otonomi daerah, " tandasnya. (Rizal Siregar)

Halaman
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler