ULP Pandeglang Sosialisasi Aplikasi SIM PBJ dan e-Pengadaan Langsung

Kamis, 10 Juni 2021 17:44 WIB

Share
Sosialisasi Aplikasi SIM PBJ dan e-Pengadaan Langsung bagi para operator pengadaan barang dan jasa disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Pandeglang, Kamis (10/6/2021). (ist)

PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID-- Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang menggelar Sosialisasi Aplikasi SIM PBJ dan e-Pengadaan Langsung bagi para operator pengadaan barang dan jasa di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Pandeglang, Kamis (10/6/2021).

Kepala Bagian Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Pandeglang Roni ST mengatakan sosialisasi aplikasi SIM PBJ dan e-Pengadaan Langsung bertujuan untuk mempermudah membuat laporan pengadaan barang dan jasa disetiap OPD.

"Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya untuk membuat pelaporan pengadaan selalu menggunakan sistem manual, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan, “kata Roni.

Lebih lanjut, Ia mengatakan, untuk mengantisipasi keterlambatan laporan tentang pengadaan barang dan jasa pihaknya berinovasi membuat sistem aplikasi SIM PBJ dan e-Pengadaan Langsung. Sosialisasi itu dilakukan agar memberikan pemahaman kepada para operator bagaimana tata cara penggunaan aplikasi itu.

“Dengan sistem aplikasi ini tidak usah repot-repot lagi merekap laporan pengadaan kepada pimpinan, kita tinggal mengintruksikan langsung dari aplikasi tersebut, jadi membuat laporan pengadaan lebih mudah dan bisa dipertanggung jawabkan, serta bisa diakses langsung oleh masyarakat,“ tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris daerah Kabupaten Pandeglang Pery Hasanudin menyambut baik dengan adanya aplikasi pelaporan pengadaan berbasis teknologi.

“Untuk menyajikan laporan pengadaan yang akuntabel tentu dibutuhkan transparansi, maka dari itu dengan menggunakan sistem aplikasi ini laporan pengadaan barang dan jasa di setiap OPD dapat disajikan secara transparan dan berkualitas, “kata Pery.

Ia menambahkan, setiap pengadaan barang dan jasa baik anggaran maupun laporan harus bisa dipertanggung jawabkan.

"Dan yang paling penting adalah pengadaan barang dan jasa ini harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, “terang Pery. (Yusuf Permana)


 

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler