Ini Peringatan KPK ke Pemkot Cilegon Soal Lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Masih Sertifikat PT KS

Kamis, 27 Mei 2021 20:05 WIB

Share
Direktur Koordinasi Supervisi II KPK, Yudhiawan Wibisono. (ist)

CILEGON, POSKOTA.CO.ID-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan Pemerintah Kota Cilegon tidak membangun gedung di Kawasan pusat pemerintahan.

Lahan ini setidaknya diisi oleh 7 dinas dan Kantor Wali Kota Cilegon, tetapi sertifikatnya masih atas nama PT Krakatau Steel (KS).

KPK juga mendesak agar Pemkot Cilegon dan PT KS untuk segera menyelesaikan masalah aset yang mendera kedua pihak.

Hal itu menjadi atensi lembaga antirasuah, karena kesepakatan aset antara Pemkot dan KS masih belum terselesaikan.

"Ya, sertifikat masih Krakatau Steel, gedung Pemkot termasuk alun-alun juga. Alun-alun udah mau disertifikatkan, bulan depan sudah disertifikat, sudah pasti miliknya Pemkot," kata Direktur Koordinasi Supervisi II KPK, Yudhiawan Wibisono kepada wartawan di Cilegon, Kamis (27/5/2021).

Dikarenakan lahannya masih atas nama PT Karakau Steel, KPK mewanti-wanti agar Pemkot Cilegon tak membangun gedung baru sebelum setifikatnya berpindah nama.

"Ya gak bisa, kan aturannya jelas. Selama masih miliknya KS, Pemkot tidak bisa untuk membangun, demikian sebaliknya," ujarnya.

Terkait gedung 6 lantai yang baru kelar dibangun, KPK tidak mengetahui persoalan tersebut. Wibisono menyarankan agar menanyakan persoalan itu ke bagian aset.

"Oh ya saya belum tau itu, nanti coba tanyakan sama bagian aset itu," kata dia.

KPK melalui tim supervisi bakal mengawal terkait penertiban aset negara yang ada di Cilegon. Salah satu contohnya ialah lahan Pemkot Cilegon yang masih berdiri di atas lahan milik Krakatau Steel.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler